Pemberedelan Yos Suprapto, Amnesty Internasional Indonesia Sentil Negara Otoriter

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Respons terhadap pemberedelan pameran karya seni milik Yos Suprapto mengundang banyak komentar dari berbagai elemen masyarakat. Peristiwa itu sangat disesalkan terjadi di era kepemimpinan Prabowo Subianto.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid turut menyesalkan peristiwa pemberedelan pameran lukisan karya Yos Suprapto bertajuk ‘Kebangkitan Tanah Untuk Kedaulatan Pangan’ yang sedianya digelar pada Kamis (19/12).

Usman menegaskan, setiap orang di semua negara, wajib dilindungi haknya untuk mencari informasi, menyebar informasi, dan gagasan-gagasannya lewat berbagai medium, baik secara visual, verbal atau medium lainnya, termasuk karya seni.

“Khusus untuk karya seni, di dalam literatur hak asasi manusia itu disebut kebebasan artistik, kebebasan berkesenian. Karena dia kebebasan artistik, maka dia sebenarnya jauh dari ranah yang dibayangkan bagai alasan-alasan pemberedelan,” kata Usman dalam diskusi bertajuk ‘Seni Sebagai Medium Kritik Kekuasaan’ yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12).

Aktivis hak asasi manusia (HAM) itu menyebut, pada umumnya di dunia, pemberedelan karya seni sebagai ekspresi artistik terjadi di negara-negara totaliter, setidak-tidaknya di negara otoriter.

“Ada tiga penyebab biasanya kenapa lukisan misalnya disensor di negara-negara otoriter. Yang pertama, itu karena mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, karena mengganggu norma agama. Dan yang ketiga, karena mengganggu norma sosial,” ujarnya.

Dalam banyak kasus, seperti di Indonesia pada masa Orde Baru, Usman menyatakan bahwa kebanyakan penyensoran karya seni terjadi karena alasan-alasan norma politik atau stabilitas politik.