Karpet Merah untuk Koruptor, Rakyat Siap Revolusi

Oleh: Heru Subagia
(Penulis dan Pengamat Politik)

Sudah tidak asing lagi dengan kata korupsi. Korupsi menjadi menu istimewa dalam ruang lingkup pekerjaan baik di swasta ataupun negara. Kata korupsi berasal dari kosa kata Belanda yakni corruptie. Dalam bahasa Belanda masuk ke dalam perbendaharaan Indonesia menjadi korupsi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Secara personal sebagai warga negara, penulis menyatakan tidak mengizinkan atau kita tidak rela jika Prabowo akan melepaskan atau tidak menindaklanjuti di kemudian hari proses hukum dari seorang koruptor bilamana mereka koruptor mengembalikan hasil korupsi ke pemerintah Indonesia.

Pengampunan bagi koruptor dalam hal ini yang sudah disampaikan oleh Prabowo di salah satu pertemuan di luar negeri bersama warga negara RI  di Mesir. Diksi mengampuni koruptor memberikan sebuah logika berpikir yang sangat bertentangan dengan apa yang menjadi komitmen awal baik pertama janji kampanye  Prabowo.

Komitmen Prabowo Lawan Koruptor

Komitmen pemberantasan korupsi digaungkan oleh Prabowo dalam berbagai acara sakral.  Prabowo berbicara di depan DPR Senayan dan kemudian hari Prabowo juga menegaskan kembali untuk memberantas korupsi, tidak toleransi terhadap korupsi. Akan dibersihkan dan diperketat dari kebocoran anggaran dari koruptor. 

Yurisdiksi politik Prabowo  bersumpah untuk pemberantasan korupsi, secara masif dan secara komprehensif. Janji politik dan juga representasi politik Prabowo untuk korupsi itu dianggap mutlak diberantas tuntas. Sangat miris jika  melihat kerugian negara akibat korupsi sangat fantastis. Menurut temuan  Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan total kerugian negara akibat korupsi sepanjang 2023 sebesar Rp 56 triliun.