Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar politik, Eep Saefulloh Fatah, menyampaikan analisis kritis terkait awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wacana kontroversial pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR.

Eep memuji pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menonjolkan citra seorang pemimpin tegas dan prorakyat.

“Mengawali tahun kepemimpinannya, Prabowo membangun citra pemimpin tegas dan prorakyat pada pidato pelantikan,” ujar Eep dalam keterangannya di aplikasi X @EepSFatah, kemarin.

Namun, ia mempertanyakan apakah gagasan tersebut akan benar-benar terwujud dalam kepemimpinan Prabowo.

“Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dlm kepemimpinannya? Atau itu semua hya retorika populis belaka?,” cetusnya.

Eep bilang, sistem pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia.

Jika wacana tersebut diwujudkan, Eep menilai potensi oligarki politik akan semakin kuat.

“Kini kita diperhadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kmbali ke zaman orde baru?,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).